Sejarah

Menurut catatan sejarah, kompleks Taman Budaya Jawa Timur (TBJT) dahulu adalah rumah Bupati Kanoman, tempat pertemuan, dan pusat pemerintahan Kabupaten Soerabaia dalam penjajahan Belanda yang konon dibangun tahun 1915. Sistem pemerintahan di Surabaya pada masa Kerajaan Mataram terdiri dari Kasepuhan, Kromojayan, Kanoman dan Kasembongan. Pendopo dan gedung perkantoran sekarang berdiri ini merupakan bangunan asli yang masih tetap bertahan dan dipertahankan.

Pada tanggal 19 Januari 1975 dilaksanakan serah terima bangunan gedung dan perumahan tersebut dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Surabaya kepada Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur di Surabaya sebagai tindak lanjut dari Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur No. Sek/41/1171 tanggal 13 Oktober 1973 tentang penyerahan persil beserta gedung kompleks dan kabupaten yang selanjutnya dipergunakan untuk wadah pengembangan Seni dan Budaya dengan anggaran APBN dan APBD pada tahun 1974-1975. Sejak saat itu kemudian dibangun Teater Terbuka dan Gedung Pertunjukan yang kemudian diberi nama Gedung Cak Durasim.

Pada tanggal 20 Mei 1978 lahirlah Taman Budaya Surabaya yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Dr. Daoed Joesoef, sebagaimana 25 Taman Budaya lainnya di seluruh Indonesia. Taman Budaya Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang kebudayaan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kebudayaan yang berkedudukan di Jakarta. Tugas Taman Budaya ialah melakukan peningkatan dan pengembangan kesenian, menyelenggarakan penyajian kesenian, melaksanakan pendokumentasian dan penginformasian seni budaya. Kelahiran Taman Budaya ini buah dari kebijakan Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam kurun 1970an dimana Direktur Jenderal Kebudayaan waktu itu, Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, menyaksikan bahwa di Negara lain banyak pusat-pusat kebudayaan dan kesenian yang begitu hidup dan berkembang marak. Fasilitas pendukungnya sangat bagus dan lengkap seperti gedung pertunjukan, galeri seni rupa, teater terbuka dan ruangan lokakarya yang sangat terpadu. Kenyataan ini mengilhami pemikiran beliau tentang pentingnya pusat kebudayaan dan kesenian agar didirikan di setiap provinsi. Sekurangnya pusat-pusat kebudayaan itu dapat menjadi etalase bagi kekayaan ragam seni budaya daerah di negeri ini.

Taman Budaya merupakan rumah bagi kreator seni budaya, karena di tempat inilah mereka dapat melakukan proses kreatif dan mengapresiasikan karya-karyanya. Bagi masyarakat Taman Budaya memiliki arti penting karena dapat memfasilitasi mereka untuk mengenal, mengerti,mencintai dan menghargai seni budaya. Tiga belas tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1991, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.0221/0/1991 Organisasi dan Tata Kerja Taman Budaya mengalami perubahan struktur kelembagaan yang terdiri dari Kepala UPT, Kasubbag Tata Usaha dan Jabatan Fungsional. Selanjutnya pada tahun 2001 Taman Budaya di seluruh Indonesia ditempatkan dalam struktur Pemerintahan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah. Di Jawa Timur Taman Budaya berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Provinsi Jawa Timur dengan struktur organisasi seperti awal pendiriannya yaitu terdiri dari Kepala UPT. Kasubbag Tata Usaha dan dua seksi. Dalam kiprahnya berkembang sebagai pusat kegiatan kesenian (Art Center) dengan berbagai kegiatan yang sempat fenomenal. Beberapa event periodic yang terkenal antara lain Festival Cak Durasim, Surabaya Full Music, Gelar Akbar Seni Rupa, Festival Kresnayana, Festival Kesenian Pesisir Utara, Festival Kesenian Kawasan Selatan dan lain-lain. TBJT juga aktif melakukan jejaring dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota, dengan komunitas-komunitas seni dan Taman Budaya di seluruh Indonesia dalam kegiatan bersama yang secara rutin dilakukan secara bergiliran di taman budaya-taman budaya lain. Atas perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang diikuti terbitnya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Jawa Timur, Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur berubah nama menjadi Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan tidak lagi mengurusi kebudayaan, serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur.

Walaupun Urusan Kebudayaan berpindah ke Dinas Pariwisata Jawa Timur dengan nama baru yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Propinsi Jawa Timur, TBJT tetap diposisikan menjadi UPT Dinas Pendidikan. Karena Dinas ini tidak lagi mengurusi keenian umum/kesenian masyarakat maka, TBJT difokuskan hanya mengurusi kesenian sekolah, sehingga namanya menjadi UPT Pendidikan dan Pengembangan Kesenian Sekolah. ( Dikbangkes ) Taman Budaya. Kondisi ini berlangsung selama dua tahun sampai lajirnya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2008. Berdasarkan Pergup ini maka TBJT menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kbudayaan dan Pariwisata Disbudpar Propinsi Jawa Timur yang melaksanakan tugas teknis operasional seni dan budaya serta kembali mengurusi kesenian umum/kesenian masyarakat sebagaimana yang dilakukan sebelumnya.

UPT Taman Budaya dipimpin Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPT Taman Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pengembangan dan penyajian seni dan budaya, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Dengan adanya Pergup ini maka TBJT juga mendapat tugas baru mengelola Taman Krida Budaya ( TKB ) Jawa Timur di Malang yang sebelumnya berada di bawah naungan Dinas Pendidikan. Terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembetukan dan Susunan Perangkat Daerah Propinsi Jawa Timur serta Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi. Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur memposisikan UPT Taman Budaya tetap sebagai UPT dibawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Popinsi Jawa Timur dengan perubaan nama dan fungsi salah satu Seksinya, yakni semula Seksi Pengembangan Seni Budaya menjadi Seksi Dokumetasi dan Informasi Seni Budaya.